Pendahuluan

Sejarah Pemerintahan Gus Dur Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, adalah Presiden ke-4 Republik Indonesia. Ia menjabat dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Gus Dur adalah tokoh yang sangat dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional, karena peranannya dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Pemerintahannya menandai masa transisi penting bagi Indonesia pasca reformasi 1998.

Latar Belakang

Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur dikenal sebagai ulama, cendekiawan, dan pemimpin NU. Ia juga merupakan tokoh kunci dalam Gerakan Reformasi yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Pemilihan Presiden

Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang penuh dengan perubahan politik. Pemilu 1999 adalah pemilu demokratis pertama sejak 1955. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan suara terbanyak, namun Megawati Soekarnoputri, ketua PDIP, tidak langsung terpilih sebagai presiden. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memilih Gus Dur sebagai presiden dalam sebuah pemungutan suara yang mengejutkan banyak pihak.

Program dan Kebijakan

Pemerintahan Gus Dur terkenal dengan beberapa kebijakan yang inovatif namun kontroversial:

1. Desentralisasi Gus Dur mendorong otonomi daerah melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal.
   
2. Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Gus Dur aktif mempromosikan pluralisme dan toleransi beragama. Ia mencabut larangan terhadap ajaran Marhaenisme dan mengakui keberadaan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia.
   
3. Reformasi Militer Ia melakukan restrukturisasi di tubuh militer untuk mengurangi pengaruh politik tentara dalam pemerintahan.
   
4. Pemberantasan Korupsi Gus Dur berupaya memberantas korupsi, walaupun upayanya sering kali terhambat oleh resistensi birokrasi dan politisi korup.

Tantangan dan Kontroversi

Masa pemerintahan Gus Dur tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi:

1. Ketidakstabilan Politik Hubungan yang kurang harmonis dengan DPR dan MPR menyebabkan ketegangan politik yang terus-menerus.
   
2. Krisis Ekonomi Indonesia masih bergelut dengan krisis ekonomi yang dimulai pada 1997. Upaya Gus Dur untuk menstabilkan ekonomi kadang kurang efektif.
   
3. Pemecatan Menteri Gus Dur beberapa kali melakukan reshuffle kabinet yang kontroversial, termasuk pemecatan beberapa menteri tanpa konsultasi yang memadai.
   
4. Kasus Brunei Kontroversi muncul ketika Gus Dur menerima dana dari Sultan Brunei, yang memicu tuduhan korupsi dan akhirnya melemahkan posisinya.

Akhir Masa Jabatan

Pada Juli 2001, MPR mengadakan sidang istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur. Pemicunya adalah dekrit yang dikeluarkan Gus Dur untuk membubarkan DPR dan MPR, yang dianggap inkonstitusional. Megawati Soekarnoputri kemudian diangkat sebagai Presiden menggantikan Gus Dur.

Warisan

Meskipun pemerintahannya singkat dan penuh tantangan, warisan Gus Dur tetap signifikan. Ia dikenang sebagai presiden yang berani dan penuh visi dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Gus Dur juga dikenang sebagai sosok yang humoris dan dekat dengan rakyat.

Kesimpulan

Sejarah Pemerintahan Gus Dur merupakan babak penting dalam sejarah politik Indonesia. Meski menghadapi berbagai kendala, upaya dan kebijakan yang diterapkannya telah meletakkan dasar bagi demokrasi dan reformasi yang lebih lanjut di Indonesia. Warisannya terus dihormati dan dirayakan sebagai kontribusi besar bagi pembangunan bangsa.

Baca Juga : Sejarah Pesawat Pertama Indonesia