Pengertian Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mekanisme mosi tidak percaya. Kepala pemerintahan, biasanya seorang perdana menteri, dipilih dari anggota parlemen dan harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen untuk tetap berkuasa.

Sejarah Demokrasi Parlementer

Sistem demokrasi parlementer pertama kali berkembang di Inggris pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai hasil dari perjuangan panjang antara raja dan parlemen. Revolusi Inggris pada tahun 1688, yang dikenal sebagai “Revolusi Agung,” menandai titik penting dalam perkembangan sistem ini dengan pengesahan Bill of Rights pada tahun 1689. Bill of Rights membatasi kekuasaan raja dan memperkuat peran parlemen.

Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak negara di Eropa dan dunia mengadopsi sistem parlementer sebagai bentuk pemerintahan mereka. Di Indonesia, sistem demokrasi parlementer diterapkan pada periode 1949-1959, sebelum akhirnya digantikan oleh sistem presidensial.

Implementasi Demokrasi Parlementer

Dalam demokrasi, ada beberapa elemen kunci yang mendefinisikan sistem ini:

1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
   
   • Kepala negara (presiden atau raja) sering kali bersifat seremonial, sementara kepala pemerintahan (perdana menteri) adalah pemimpin eksekutif yang sebenarnya.
     
   • Perdana menteri dan kabinetnya dipilih dari anggota parlemen dan harus mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
     
2. Parlemen
   • Parlemen terdiri dari satu atau dua kamar (bikameral atau unikameral).
     
   • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif, termasuk pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif.
     
3. Mosi Tidak Percaya
   
   • Parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya, yang memaksa
     perdana menteri dan kabinetnya untuk mengundurkan diri jika mereka kehilangan dukungan mayoritas.
     
4. Pemilu dan Partai Politik
   
   • Pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota parlemen, biasanya berdasarkan sistem perwakilan proporsional atau sistem distrik.
     
   • Partai politik memainkan peran penting dalam sistem parlementer, dengan partai mayoritas atau koalisi yang membentuk pemerintahan.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Parlementer

Kelebihan

1. Responsivitas Pemerintahan parlementer cenderung lebih responsif terhadap perubahan opini publik karena ketergantungan pada dukungan parlemen.
   
2. Stabilitas Kabinet Sistem ini memungkinkan pembentukan pemerintahan koalisi yang mencerminkan berbagai kepentingan politik.
   
3. Keterlibatan Parlemen Parlemen memiliki kontrol yang kuat atas eksekutif, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Kekurangan

1. Instabilitas Pemerintahan Pemerintahan dapat jatuh kapan saja melalui mosi tidak percaya, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.
   
2. Dominasi Partai Politik Kekuatan partai politik yang besar dapat mengurangi keterwakilan individu dan kepentingan daerah.
   
3. Koalisi yang Rentan Koalisi yang rapuh dapat menyebabkan kompromi yang berlebihan dan menghambat kebijakan yang tegas.

Contoh Negara dengan Sistem Demokrasi Parlementer

Beberapa negara yang menerapkan sistem demokrasi parlementer antara lain:

• Inggris Sebagai salah satu pelopor sistem ini, Inggris memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
  
• Jerman Jerman menerapkan sistem parlementer dengan Bundestag sebagai parlemen dan kanselir sebagai kepala pemerintahan.
  
• India India memiliki sistem parlementer yang mirip dengan Inggris, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Kesimpulan

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang menekankan peran sentral parlemen dalam mengawasi eksekutif dan pembuatan undang-undang. Sistem ini menawarkan banyak kelebihan, termasuk responsivitas dan akuntabilitas yang tinggi, tetapi juga memiliki tantangan seperti potensi ketidakstabilan politik. Implementasi demokrasi parlementer bervariasi di berbagai negara, mencerminkan konteks sejarah dan politik masing-masing.

Baca Juga : Sejarah Demokrasi Presidensil