Latar Belakang

Sejarah Demokrasi Terpimpin Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). Dimana sering terjadi pergantian kabinet yang mengakibatkan pemerintahan tidak efektif.

Awal Mula Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana Presiden Soekarno membubarkan Konstituante yang gagal menyusun undang-undang dasar baru, dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Dekrit ini juga mengakhiri sistem Demokrasi Parlementer dan menandai awal dari sistem Demokrasi Terpimpin.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

1. Kepemimpinan Sentral oleh Presiden Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan yang sangat besar, menggabungkan peran eksekutif dan legislatif.
   
2. Pembatasan Partai Politik Partai-partai politik yang ada dikendalikan ketat oleh pemerintah. Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi sangat berpengaruh, sementara partai lainnya mengalami pengekangan.
   
3. Konsep Nasakom Soekarno mempromosikan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai ideologi negara untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia.
   
4. Peran Militer yang Dominan Militer memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemerintahan, baik dalam aspek politik maupun keamanan.
   
5. Pembatasan Kebebasan Pers dan Sipil Kebebasan pers dan hak sipil dibatasi, dengan media massa berada di bawah kendali pemerintah untuk mencegah kritik terhadap rezim.

Perkembangan dan Pelaksanaan

Selama periode Demokrasi Terpimpin, Soekarno mencoba memperkuat nasionalisme dan melawan imperialisme, terutama dari kekuatan Barat. Kebijakan luar negeri yang konfrontatif, seperti Konfrontasi Malaysia, juga mewarnai era ini. Soekarno berusaha menggabungkan berbagai elemen masyarakat dengan membentuk lembaga-lembaga seperti Front Nasional dan memobilisasi masyarakat melalui berbagai kampanye.

Tantangan dan Kejatuhan

1. Konflik Internal Meskipun Soekarno berusaha menggabungkan berbagai elemen politik, konflik antara militer dan PKI semakin memanas. Ketidakstabilan politik terus meningkat.
   
2. Krisis Ekonomi Perekonomian Indonesia mengalami kesulitan serius dengan inflasi yang tinggi, defisit anggaran, dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi dengan baik.
   
3. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) Peristiwa ini menjadi puncak krisis, di mana terjadi upaya kudeta yang dituduhkan kepada PKI. Setelah kejadian ini, militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan.
   
4. Peralihan Kekuasaan Dengan dukungan militer dan berbagai elemen masyarakat yang menentang PKI, Soeharto berhasil mengambil alih kendali pemerintahan dan mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, memulai Orde Baru dengan pendekatan yang berbeda.

Penutup

Sejarah Demokrasi Terpimpin Indonesia merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan upaya untuk mencari stabilitas dan kesatuan nasional di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal. Sistem ini juga menunjukkan risiko dari sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dan pembatasan hak-hak demokratis. Kejatuhan Demokrasi Terpimpin membuka jalan bagi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Yang membawa perubahan besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia.

Baca Juga : Sejarah Demokrasi Liberal Indonesia