Sejarah Pemerintahan Soekarno, yang dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia, adalah presiden pertama Republik Indonesia. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 1945 hingga 1967 Dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia serta perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Periode pemerintahannya mencakup berbagai fase, mulai dari masa Revolusi Kemerdekaan hingga transisi menuju Orde Baru di bawah Soeharto.

Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Mohammad Hatta. Soekarno menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang berusaha kembali menjajah. Pemerintahannya pada periode ini ditandai dengan pertempuran diplomatik dan militer, termasuk peristiwa Agresi Militer Belanda I dan II. Soekarno dan para pemimpin lainnya berhasil menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan Indonesia melalui diplomasi. yang akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kemudian kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950, Soekarno mulai memimpin negara di bawah sistem demokrasi parlementer. Namun, sistem ini menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pergantian kabinet yang sering terjadi menghambat upaya pembangunan dan stabilitas nasional. Masa ini juga ditandai oleh adanya pemberontakan di beberapa daerah, seperti DI/TII di Jawa Barat dan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Merasa bahwa sistem parlementer tidak efektif, Soekarno mengumumkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Mulai saat ini, Soekarno memimpin dengan gaya otoriter yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Dia memperkenalkan konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk menyatukan kekuatan politik yang beragam di Indonesia.

Pada masa ini, Soekarno berusaha memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dengan menginisiasi Gerakan Non-Blok bersama negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka. Puncak dari kebijakan luar negeri Soekarno adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Di dalam negeri, Soekarno juga melancarkan proyek-proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Stadion Gelora Bung Karno.

Konfrontasi dengan Malaysia dan PKI (1963-1965)

Tahun-tahun akhir pemerintahan Soekarno ditandai dengan meningkatnya ketegangan politik dan militer. Soekarno melancarkan Konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris. Sementara itu, hubungan erat Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan ketegangan dengan militer dan kelompok-kelompok Islam.

Akhir Pemerintahan Soekarno (1965-1967)

Krisis politik mencapai puncaknya dengan peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965, di mana enam jenderal TNI dibunuh dalam sebuah kudeta yang gagal. Soekarno dituduh tidak bertindak tegas terhadap PKI, dan kondisi ini dimanfaatkan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Pada Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberi kekuasaan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Hal ini menjadi awal dari berakhirnya pemerintahan Soekarno, yang secara resmi dicopot dari jabatan presiden pada 1967 oleh MPRS.

Kesimpulan

Sejarah Pemerintahan Soekarno adalah masa yang penuh dengan dinamika dan perubahan besar bagi Indonesia. Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga konflik internal dan eksternal, Soekarno memainkan peran kunci dalam membentuk bangsa Indonesia. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan cara yang kontroversial, warisan dan visi Soekarno tentang persatuan dan kebanggaan nasional tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.

Baca Juga : Pemerintahan Soeharto