Politik Masa Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Orde Baru dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, dan menjadi era yang didominasi oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru dikenal karena pendekatannya yang sentralistik dan otoriter, dengan tujuan utama menjaga stabilitas politik dan ekonomi setelah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1965.

Latar Belakang Terbentuknya Orde Baru

Kelahiran Orde Baru tidak terlepas dari situasi politik yang sangat genting pada pertengahan 1960-an. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang menyebabkan tewasnya enam jenderal Angkatan Darat menjadi titik balik bagi perubahan besar dalam politik Indonesia. Setelah peristiwa ini, kekuasaan Sukarno melemah dan Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mulai mengambil alih kendali..

Melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), Soeharto diberi mandat oleh Sukarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun, langkah ini menjadi awal dari kekuasaan Soeharto yang perlahan menggeser Sukarno dari panggung politik, hingga akhirnya pada tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, dan pada tahun 1968, ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia.

Ciri Khas Politik Orde Baru

Sentralisasi Kekuasaan: Salah satu ciri utama politik Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soeharto. Kekuasaan presiden sangat dominan, dan Soeharto memanfaatkan birokrasi, militer, dan Golkar (Golongan Karya) sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Golkar menjadi partai dominan dalam pemilu-pemilu selama Orde Baru, sedangkan partai-partai lain dipaksa berfusi menjadi hanya dua partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pengendalian Media dan Kebebasan Berpendapat: Di bawah pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Media yang kritis terhadap pemerintah sering kali dibredel, dan aktivis atau tokoh oposisi yang vokal kerap kali diintimidasi atau ditangkap.

Militerisme Orde Baru juga dikenal dengan kuatnya peran militer dalam kehidupan politik. Soeharto, yang berasal dari militer, menerapkan doktrin “Dwi Fungsi ABRI” (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang memberi peran ganda bagi militer, yaitu sebagai alat pertahanan negara sekaligus berperan dalam politik dan pemerintahan.

Pembangunan Ekonomi yang Terkendali Politik Orde Baru juga ditandai dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan bantuan dari luar negeri. Terutama dari negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, meskipun pada akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup lebar.

Represi Terhadap Oposisi Orde Baru tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memberangus lawan politiknya. Peristiwa penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah G30S merupakan contoh paling terkenal dari tindakan represif ini. Selain itu, berbagai gerakan oposisi dan demonstrasi juga sering kali dihadapi dengan tindakan keras oleh aparat keamanan.

Akhir dari Orde Baru

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 menjadi awal dari runtuhnya Orde Baru. Krisis ini menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah dan inflasi yang sangat tinggi, yang pada akhirnya memicu gelombang protes besar-besaran. Gerakan Reformasi yang dimotori oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya berhasil menggulingkan Soeharto dari kursi presiden pada bulan Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.

Kesimpulan

Politik Masa Orde Baru di Indonesia adalah periode yang kompleks dan penuh kontroversi dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, masa ini dikenang karena keberhasilannya dalam menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintahan yang otoriter. Pembatasan kebebasan, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi noda kelam yang sulit dihapus dari ingatan kolektif bangsa. Orde Baru meninggalkan warisan yang hingga kini masih mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia.

Baca Juga : Politik Era Reformasi